IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK KETIGA DI RSUD X MADURA
Abstract
Pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga merupakan tanggung jawab fasilitas kesehatan untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat didalamnya dari rusak, hilang, pemalsuan data dan akses illegal. Oleh karena itu fasilitas kesehatan harus memiliki kebijakan yang mengatur sistem pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sistem pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di RSUD X Madura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yaitu pimpinan RSUD, manajer pelayanan medik, kepala bagian rekam medis, dan DPJP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD X sudah memiliki kebijakan terkait sistem pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga namun di kegiatan pelepasan di lapangan belum sesuai kebijakan. Hal tersebut dikarenakan karena sosialisasi dari pimpinan masih kurang sehingga pelaku kebijakan masih belum mengetahui tentang kebijakan tersebut. Belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pelepasan tersebut sehingga pimpinan tidak mengetahui ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Wahab Solichin. (1997). Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Ed. 1, cet). Bumi Aksara. http://pustakamaya.lan.go.id/
Ag. Subarsono, D. (2013). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasi (5th ed.). Pustaka Belajar.
Aistyawati, I. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Program Puskesmas Santun Lanjut Usia di Puskesmas Mijen Kota Semarang. Administrasi Publik.
Arini Tathagati. (2014). Step by Step Membuat SOP (Standard Operating Procedure). Efata Publishing.
Indonesia, R. (2004). UU RI no 29 th 2004 Praktik Kedokteran.
Lapenia, P., & Masturoh, I. (2019). Pemanfaatan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 129–136. https://jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/129
Nuryeni, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penetapan Jenis dan Bentuk Pelayanan Administrasi Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Sustainability (Switzerland), 4(1), 1–9. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article
PERMEN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. (2014). PERMEN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. PERMEN Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, 14.
PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. (2008). permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008. In Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008 (Vol. 2008, p. 7).
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Yanow, D. (1993). The Communication of Policy Meanins. 1987, 41–61
DOI: https://doi.org/10.31983/link.v18i1.8303
Article Metrics
Refbacks
- There are currently no refbacks.
LINK (ISSN: 1829-5754 e-ISSN: 2461-1077), dipublikasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Poltekkes Kemenkes Semarang, Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah 50268, Indonesia; Telp./Fax: (024)7460274
Public Services :
E-mail: link@poltekkes-smg.ac.id
LINK is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License